Gaji UMR Halmahera Barat-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besar upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.

Lalu, jika kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021 dan 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Halmahera Barat 2021 & 2022

UMR / UMK Halmahera Barat 2022 adalah Rp 2.862.231. Besaranya sama dengan UMP, karena di kabupaten tersebut belum bisa menetakan UMK sendiri.

Oh ya, bagi yang belum tahu UMR itu apa ? UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.

Tak hanya itu, setiap kota juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.

Baru kemudian, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK

Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Halmahera Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .