Gaji UMR Gresik- Kabupaten Gresik adalah salah satu Kawasan Industri untuk Provinsi Jawa Timur. Di wilayah ini banyak sekali berdiri pabrik pabrik besar seperti Semen Gresik, Maspion Atau Yang Lainnya
Menurut Keputusan Gubernur Gubernur Jawa Timur, wilayah Gresik menempati urutan ke-2 setelah Surabaya, untuk masalah Upah Minimum. Lantas Berapa sih nominal pasnya ?
Gaji UMR Gresik 2022
Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/803/KPTS/013/2021, Gaji UMR Gresik di tetapkan sebesar Rp4.372.030. Dengan nominal sebesar ini, berarti total kenaikan UMR-nya dalah sebesar 75 Ribu dari tahun 2021. Berikut Detailnya :
- 2022 – Rp4.372.030
- 2021 – Rp4.297.030
- 2020 – Rp4.197.030
- 2019 – Rp3.867.874
Menurut beritar yang beredar, Penetapa kenaikan 75 ribu ini diwarnai dengan sedikit kekecewaan oleh kaum buruh. Apalagi awalnya Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengusulkan kenaikan sebesar Rp4.599.484. Hanya saja ini tidak dikabulkan oleh Gubernur dengan segala pertimbangannya.
Meski begitu, kenaikan UMR Gresik ini sudah cukup tinggi dibanding daerah lain. Misalnya UMR Ponorogo, UMR Jombang, atau daerah lainnya di Jawa Timur.
Sektor Penggerak Ekonomi Gresik
Khusus Kabupaten Gresik, ternyata memiliki sektor penggerak ekonomi yang beragam, dari mulai Industri besar, Pertanian, Parwiwisata, dan beberapa hal lain yang sifatnya lebih Kecil.
Untuk Sektor industri misal ada pabrik Semen, Elektronik, Cat, dll. Adapun untuk sektor pariwisata, selain wisata alam juga ada wisata religi dimana Gresik menyimpan banyak makam makam ulama Besar yang kerap di ziarahi.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Aturan Baku Masalah Sebutan UMR / UMK
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.3 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan tunjangan. Atau bisa juga Ia akan mendapat upah 4 juta. Jika mendapatkan berbagai potongan iuaran bulanan layaknya BPJS.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi pekerja yang mendapat gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Gresik, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .
