Gaji UMR Donggala-Usai mendapat pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika kamu sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2021 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Donggala 2021 & 2022 Terbaru
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 (Sesuai UMP) | UMR UMK 2022 (Sesuai UMP) |
Kabupaten Donggala | Rp 2.303.711 | Rp 2.390.739 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawan mereka.
Selain itu, setiap kota juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan memperoleh upah cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang mendapat upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Donggala, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .