Gaji UMR Dairi-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka nominal upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika kamu sedang mencari informasi mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Dairi 2021 Terupdate
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan mendapat penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang mendapat gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Dairi, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .