Gaji UMR Buol-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika Anda sedang mencari informasi mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021 & 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Buol 2021 & 2022 Terbaru
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
Kabupaten Buol | Rp 2.585.674 | Rp 2.600.576 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.
Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Buol, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .