Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Lalu, apabila Anda sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021 & 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Bolaang Mongondow Utara 2021 Dan 2022

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawannya.

Selain itu, setiap wilayah juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.

Baru setelah itu, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK

Penjabat yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Bolaang Mongondow Utara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .