Gaji UMR Bolaang Mongondow Timur-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika Anda sedang mencari info tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021 & 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Bolaang Mongondow Timur 2021 & 2022 Terbaru
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 (SESUAI UMP) | UMR UMK 2022 (SESUAI UMP) |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Rp 3.310.723 | Rp 3.310.723 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga memiliki standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari tahu perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru nanti, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan memperoleh upah cuma 3.8 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .