Gaji UMR Blora-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah apabila kamu sedang mencari informasi mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Blora 2021 – 2022 Terupdate
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawannya.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Artikel Lainnya :
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan memperoleh upah cuma 3.8 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang mendapat gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Blora, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .