Gaji UMR Batang-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari informasi tentang gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Batang 2021 & 2022 Terupdate
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.
Selain itu, setiap kota juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Artikel Lainnya :
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat gaji cuma 3.8 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Batang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .