Gaji UMR Banyuwangi-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka besar upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Banyuwangi 2021 Terbaru
Wilayah | UMR 2020 | UMR 2021 |
Bangkalan | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Banyuwangi | Rp 2.314.278 | Rp 2.314.278 |
Blitar | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Bojonegoro | Rp 2.016.780 | Rp 2.066.781 |
Bondowoso | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Gresik | Rp 4.197.030 | Rp 4.297.030 |
Jember | Rp 2.355.662 | Rp 2.355.662 |
Jombang | Rp 2.654.095 | Rp 2.654.095 |
Kediri | Rp 2.008.504 | Rp 2.033.504 |
Lamongan | Rp 2.423.724 | Rp 2.488.724 |
Lumajang | Rp 1.982.295 | Rp 1.982.295 |
Madiun | Rp 1.913.321 | Rp 1.951.588 |
Magetan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Mojokerto | Rp 4.197.787 | Rp 4.297.787 |
Nganjuk | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Ngawi | Rp 1.913.321 | Rp 1.950.510 |
Pacitan | Rp 1.913.321 | Rp 1.961.154 |
Pamekasan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Pasuruan | RP 4.190.133 | Rp 4.290.133 |
Ponorogo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Probolinggo | Rp 2.503.265 | Rp 2.553.265 |
Sampang | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Sidoarjo | Rp 4.193.581 | Rp 4.293.581 |
Situbondo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Sumenep | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Trenggalek | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Tuban | Rp 2.532.234 | Rp 2.532.234 |
Tulungagung | Rp 1.954.844 | Rp 2.010.000 |
Kota Batu | Rp 2.794.800 | Rp 2.819.801 |
Kota Blitar | Rp 1.954.635 | Rp 2.004.705 |
Kota Kediri | Rp 2.060.925 | Rp 2.060.295 |
Kota Madiun | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Kota Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Kota Mojokerto | Rp 4.179.787 | Rp 4.279.787 |
Kota Pasuruan | Rp 2.794.801 | Rp 2.819.801 |
Kota Probolinggo | Rp 2.319.796 | Rp 2.350.000 |
Kota Surabaya | Rp 4.200.479 | Rp 4.300.479 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawan mereka.
Selain itu, setiap kota juga memiliki standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Banyuwangi, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .