Gaji UMR Bandung 2021 & UMK Bandung 2022

Gaji UMR Bandung- Penetapan UMR 2022 dijadwalkan paling lambat tanggal 30 November 2021. Untuk itu Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Ridwan Kamil telah menetapkan UMP dan UMK Se provinsi Jawa Barat pada 30 November 2021.

Penetapan gaji UMR Jawa Barat tertuang pada Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021. Adapun dari hasil penetapan tersebut ada daerah yang mengalami kenaikan, ada juga yang tidak. Lalu berapa gaji UMR Bandung ? Apakah ikut naik atau tidak ?

Gaji UMR Di Bandung 2021 Dan 2022

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur yang telah diberlakukan, gaji UMR Bandung 2022 tidak mengalami kenaikan dan tetap pada nominal Rp3.241.929. Kejadian ini juga terjadi pada Kabupaten Bandung Barat yang diusulkan tidak naik. Sedangkan untuk yang lain seperti Kabupaten Bekasi maupun Depok mengalami kenaikan, walaupun tidak signifikan.

Di tahun 2022 ini memang banyak daerah yang diusulkan untuk tidak naik UMR, keadaan ini tidak hanya terjadi di Bandung tapi di provinsi provinsi lain juga sama. Pemicu utamanya tentu karena dunia Industri sedang mengalami goncangan akibat efek wabah yang mendunia selama 2 tahun belakangan ini.

Tapi meski UMR/UMK Bandung tidak mengalami kenaikan, tapi nominalnya masih cukup besar jika dibandingkan daerah lain yang masih satu provinsi. Tercatat, di Provinsi Jawa Barat masih ada yang dibawah 2 juta, contohnya adalah UMR Kota Banjar yang hanya Rp1.852.099 .

Baca Juga

UMR Kabupaten Bogor

UMR Kota Tangerang

Gaji UMR Karawang Terbaru

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain untuk 1 bulan.

Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya, akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan. Seperti yang terjadi di Jawa Barat, disahkan oleh Pak Ridwan Kamil melalui Keputusan Gubernur.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.

Lalu semenjak adanya wabah, dibuatlah UU baru tentang ketenagakerjaan. UU ini bernama UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020.

Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK

Orang yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Penetapan UMP dan UMR/UMK dilakukan bersama sama oleh Gubernur di hari yang sama.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 3.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 3.4 –  3.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi buruh yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Kalau jaman dahulu sih, beberapa kali kontrak biasanya akan berlanjut menjadi karyawan tetap. Tapi untuk tahun tahun sekarang untuk kasus penetapan karyawan tetap, sudah sangat jarang.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Bandung, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .