Menjelang tahun 2022, maka semua wilayah di Indonesia harus segera menetapkan Upah Minimum Regional untuk nantinya diberlakukan di awal tahun. Hal ini juga berlaku bagi Balikpapan yang harus segera menetapkan Upah Minimum Regional / Upah Minimum Kabupaten.
Gaji UMR Di Balikpapan 2022 Terbaru
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.595/2021, maka Gaji UMR Balikpapan 2022 ditetapkan menjadi Rp3.118.397. Dengan besaran UMR ini, maka dapat disimpulkan kalau UMR Balikpapan naik 49 Ribu dari tahun 2021 yang hanya Rp3.069.315. Untuk detailnya bisa dilihat di tabel ini.
| Kabupaten / Kota | UMK 2021 | UMK 2022 |
|---|---|---|
| Kabupaten Balikpapan | Rp3.069.315 | Rp3.118.397 |
Baca Juga Gaji UMR Kutai Barat
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawannya.
Oleh karena itu, karena pemerintah Balikpapan telah menetapkan keputusannya, maka semua pengusaha wajib mematuhi dan harus memberikan gaji sesuai UMR yang berlaku, yaitu Rp3.118.397.
Sementara itu, untuk jabatan jabatan lain yang membutuhkan pendidikan minimal s1/sederajat maka upahnya harus lebih tinggi dari upah dasar / UMR.
Artikel Lainnya :
UMK Palopo 2022 Ternyata Segini
Gaji UMR UMK Luwu Timur 2022 Terbaru
Intip Gaji UMR Bontang Terbaru
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Balikpapan
Penetapan upah di Indonesia dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, dimana angka yang digunakan merupakan angka Kehidupan Hidup Layak (KHL). Angka KHL ini diperoleh dari survey yang dilakukan oleh Badan Pengupahan Provinsi. Badan ini merupakan badan yang dibentuk hasil dari gabungan Pemerintah, Perwakilan Buruh dan Pengusaha, Akademisi, dan Pihak lain jika dibutuhkan.
Adapun survey yang dilakukan oleh Badan Pengupahan Provinsi ini meliputi harga makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lain yang di butuhkan buruh untuk hidup sebulan di Balikpapan.
Oleh sebab itulah, UMR / UMK disebut upah minimum atau upah dasar. Karena memang dalam proses pencariannya hanya dihitung untuk kebutuhan dasar.
Landasan UMR Balikpapan
Landasan penggunanan kata UMR atau UMK adalah mengacu pada Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 226 tahun 2000. Yang Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Namun karena kata UMR juga masih lazim digunakan masyarakat, makanya admin masih menggunakan kata kata itu untuk sementara waktu.
Sedangkan untuk Landasan Pemberlakukan UMR Balikpapan 2022 adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.595/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP dan UMK di suatu wilayah adalah Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur. Adapun besarn UMP dan UMK/UMR didapatkan atas usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang merupakan gabungan dari beberapa pihak terkait.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji UMR tapi penghasilanmu belum tentu segitu. Misalnya saja jika kamu tinggal di Balikpapan yang memiliki UMR Rp3.118.397. Maka penghasilanmu bisa saja mencapai Rp 3.5 Juta jika Anda mendapat tunjangan / uang makan dan bisa menjadi 3 juta saja jika kamu mendapat potongan seperti BPJS atau semacamnya.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Untuk masalah kontrak kerja telah diatur dalam UU Omnibus law yang mana isinya menyatakan karyawan hanya bisa mendapatkan 1 – 2 kali kontrak kerja. Dan apabila ingin melakukan take contract untuk yang ke-3 maka tidak bisa, karena harusnya menerima off / pemutusan kontrak.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Balikpapan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
