Gaji UMR Aceh Utara-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka besar upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah apabila kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Aceh Utara 2021 Terupdate
T
Provinsi | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Landasan |
NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Rp 3,165,031 | Rp 3,165,031 | Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.569/1526/2020 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawan mereka.
Selain itu, setiap kota juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 4 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Aceh Utara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .