Gaji UMR Aceh Tenggara-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari informasi mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Aceh Tenggara 2021 Terbaru
Provinsi | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Landasan |
NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Rp 3,165,031 | Rp 3,165,031 | Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.569/1526/2020 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Aceh Tenggara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .