Gaji UMR Aceh Tamiang-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka besaran upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Aceh Tamiang 2021 Terbaru
Provinsi | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Landasan |
NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Rp 3,165,031 | Rp 3,165,031 | Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.569/1526/2020 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kota juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan penghasilan cuma 4 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Aceh Tamiang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .