Gaji UMR Aceh Jaya-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh beragam tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah jika kamu sedang mencari informasi tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Aceh Jaya 2021 Terupdate
Provinsi | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Landasan |
NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Rp 3,165,031 | Rp 3,165,031 | Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.569/1526/2020 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapat gaji cuma 3.9 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Aceh Jaya, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .